RADIO DEWI ANJANI

Get the Flash Player to hear this stream.

PD NW Lobar: Final, Hj. Sitti Raihanun Ketua Umum PB NW

PD NW Lobar: Final, Hj. Sitti Raihanun Ketua Umum PB NW

Organisasi Nadhlatul Wathan adalah organisasi yang dirikan oleh Al Magfurulah Maulanasyaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid 81 tahun yang silam dan sudah melakukan Muktamar sebanyak 13 kali.

Ketua Pengurus Daerah (PD) NW, Lalu Muhammad Iqbal Murad mengatakan, di mana pada saat  Muktamar X di Praya, H Zainul Majdi masih belajar di Mesir. Kemudian pada Muktamar XI dan XIII di Anjani  dan terakhir Ummi Hj Sitti Raihanun terpilih menjadi Ketua Umum PB NW yang selalu mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada Muktamar XIII dilakukan di Mataram pada 2014 lalu, di mana Hj Sitti Raihanun terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PB NW dan telah mengantongi SK dari Kemenkumham tahun 2016 lalu.

"Jadi, apalagi yang mau diperdebatkan. Masalah dualisme kepemimpinan NW sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu jangan memperkeruh suasana yang sudah mulai tenang dan aman ini," kata Iqbal Murad, melalui pres realeasenya Rabu (1/2/2017).

Demikian juga lanjut Iqbal, terkait dengan masalah ada dua akte notaris NW. Itu juga sudah ada keputusan final dari Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan putusan MA nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016. Sudah sangat jelas. Secara tidak langsung menegaskan bahwa Nahdlatul Wathan hanya ada 1 yakni Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman surat no. J.A.5/105/5, tanggal 17 oktober 1960 yg di daftarkan oleh Al Magfurlah Maulanasyaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid pada masa hayat dulu.

"Final, pimpinan NW adalah Ummuna Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM. Sedang yang di batalkan oleh keputusan MA ini adalah Perkumpulan Nahdlatul Wathan baru yang di dirikan oleh H. Zainul Majdi berdasarkan akte notaris nomor 117 tanggal 11 juli 2014 yang di buat dihadapan notaris Hamzan Wahyudi SH.M.Kn.," jelas Iqbal.

"Jadi itu maksud RTGB. Kiyai Hamzanwadi II yang  mengatakan jangan ada Muswil XIII lagi, mari kita semua taat hukum beliau meminta dengan tulus kepada bapak Gubernur NTB," pintanya.

"Demi terciptanya Nusa Tenggara Barat yang aman dan bermartabat. Beliau RTGB memimpin kami sangat baik selalu mengedepankan kekeluargaan, RTGB Hamzanwadi II adalah pemimpin NW yang bisa kami contoh karena selalu mencontohkan kami kebaikan," tegasnya.

Iqbal menambahkan, terkait dengan statemen Irzani yang meminta hormati proses  hukum yang sedang berlangsung. Itu tidak ada urusan dengan Nadhlatul Wathan. "Jadi tolong pak Irzani jangan terlalu memperuncing keadaan dengan malasah hormati. Proses hukum yang sedang digugat pihak H Zainul Majdi adalah  bukan kami. Proses hukum yg di PTUN Jakarta saat ini hanya mengenai prosedur administrasi penerbitan SK bukan mengenai kepemimpinan NW, tidak ada lagi keputusan yang bisa membatalkan pengadilan. Yang bisa membatalkan 3 putusan pengadilan adalah bubarnya negara ini," paparnya.

"Keputusan MA yang diikuti oleh Keputusan Kemenkumham tentang pembatalan SK NW yg didirikan tahun 2014 dengan nomor : AHU -00297.60.10.2014 tertanggal 24 Agustus 2016, yang diketuai H. Zainul Majdi dengan nomor: AHU-26.AH.01.08.tahun 2016, dan mengesahkan perubahan SK Kemenkumham nomor: AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tanggal 15 September 2016," kata Iqbal menambahkan.

"Di SK tersebut jelas tertulis Ketua Umum PB NW Hj.Sitti Raihanun Zainuddin AM. Jadi dimohon kepada semua pihak harus mentaati hukum yang berlaku di negara kita ini. Siapapun itu," pungkas nya.

Dipublikasikan › 03-02-2017 | Dibaca › 1703 kali

Komentar


Abu Muna wa Alfin | 07-02-2017 09:37
Alhamdulillah.....
titik terangnya sudah sngt jelas, tinggal menunggu niatan baik dari pihak yang belum mengaku kalah

marwanudin | 04-02-2017 11:11
Hidup NW
Pokonya NW
Pokok NW Iman dan taqwa
NW jaya sepanjang masa bersama Ummuna dan RTGB Syaikh Muhammad Zainuddin Atsani.
Semoga beliau berdua sehat wal afiat dan membawa NW penuh berkat/berkah
Amiiiin.....
Allahumma amiin...

Abdur Rosyid | 04-02-2017 06:30
Bahwa PB adalah satu
Bukannya dua bukannya telu
Atas pimpinan PB yang satu
Dewan mustasyar pemberi restu